Jokowi Terus Difitnah, Pancasila Dikafirkan: Pancasila vs Khilafah Belum Selesai?



Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagai Ormas yang menganut asas selain Pancasila, HTI dikategorikan sebagai organisasi yang bertentangan dengan dasar negara, yakni Pancasila.

Meskipun organisasi HTI telah dibubarkan, sebagian umat Islam masih menaruh simpati terhadap organisasi HTI. Pemerintahan Joko Widodo pun kerap dilabeli anti-Islam karena telah membubarkan organisasi yang konon memperjuangkan cita-cita Islam. Propaganda terus disebarkan di akar rumput, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Bahkan, pembubaran HTI dianggap sebagai sikap yang zalim terhadap agama Islam.

Benarkah Jokowi zalim terhadap Islam? Jawabnya sudah jelas, label Jokowi zalim terhadap agama Islam itu hanya fitnah murahan. Sama persis dengan fitnah Jokowi keturunan PKI. Fakta-fakta empirik membuktikan, Jokowi tak menunjukkan dzalim terhadap agama Islam. Para pimpinan negara Timur Tengah yang berpenduduk muslim pun justru sangat menghormati Jokowi. Bahkan, Jokowi rutin masuk 50 besar tokoh muslim berpengaruh di dunia dalam The World's 500 Most Influential Muslims. Bukan hanya sekali saja Jokowi masuk dalam 50 besar tokoh muslim dunia yang paling berpengaruh, tapi sudah berulangkali, termasuk tahun 2022 ini yang menempati rangking 13.
 

Selain menyebarkan labeling sesat terhadap Jokowi, HTI juga kerap menyebarkan diskursus anti demokrasi dan anti Pancasila. HTI menolak Pancasila karena dasar negara ini dianggap sebagai dasar negara kafir yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Masalah ini dikupas dengan gamblang oleh Muhammad Nuruzzaman dan Syaiful Arif dalam bukunya yang berjudul "Pancasila vs Khilafah: Ancaman Hizbut Tahrir terhadap Ideologi Negara".

Menurut Muhammad Nuruzzaman dan Syaiful Arif, ada dua alasan mengapa HTI mengkafirkan Pancasila. Pertama, karena Pancasila dianggap menganut pluralisme agama. Kedua, karena Pancasila dianggap menganut pluralisme ideologi. Yang dimaksud pluralisme agama di sini ialah perlindungan Pancasila terhadap semua agama yang berkembang di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Sedangkan yang dimaksud sebagai pluralisme ideologi ialah keberadaan ideologi-ideologi non-Islam, seperti nasionalisme, demokrasi dan sosialisme di dalam Pancasila. Keberadaan ideologi-ideologi ini juga bertentangan dengan prinsip HTI yang hanya mengakui Islamisme, sebagai ideologi yang dianggapnya paling benar.

Dengan mengkafirkan demokrasi dan Pancasila, HTI bercita-cita ingin mengakkan Khilafah Islamiyah sebagai ideologi transnasional yang bisa membawhi bebrbagai negara berpendukuk mayoritas muslim layaknya era Ottoman. Makanya, nilai-nilai kebangsaan di Indonesia ingin diruntuhkan oleh para pengikut HTI. Demikian pula akar budaya lokal Indonesia, seringkali diserang dengan senjata nilai-nilai Islami yang diusung para pengikut HTI.  

Yang mengejutkan, gerakan anti Pancasila HTI ternyata mendapat simpati. Berdasar hasil Survei Alvara Research Center pada 2017 menunjukkan sebanyak 15,5% profesional lebih memilih Islam dasar negara, daripada Pancasila. Di lingkungan PNS, angkanya mencapai 19,4%. Sedangkan di kalangan pelajar 18,6% dan mahasiswa 16,8%. Meskipun dukungan terhadap Pancasila masih kuat, kisaran 80%, namun jumlah para penolak tidak kecil.

LSI Denny JA juga menemukan kecenderungan serupa. Antara tahun 2005-2018, terdapat penurunan dukungan atas Pancasila sebanyak 10% dan kenaikan dukungan terhadap NKRI Bersyariah sebanyak 9%. Pola ini tentu selaras dengan dukungan sebagian umat terhadap gerakan radikal. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 2017 menemukan dukungan terhadap HTI sebagai 11,2% dan pro-ISIS sebanyak 2,7%.


Lantas, mungkinkah pertarungan narasi antara pendukung Pancasila dan pendukung khilafah akan terus berkembang? Di sinilah letak pentingnya literasi tentang sejarah kebangsaan Indonesia. Setidaknya buku berjudul "Pancasila vs Khilafah: Ancaman Hizbut Tahrir terhadap Ideologi Negara" yang dicetak Penerbit Aksarasatu pada tahun 2019 ini bisa memperkaya wawasan kebangsaan bagi para generasi penerus. Yang pasti, hingga hari ini para pendukung khilafah masih agresif menyebarkan narasi yang menyerang nasionalisme, lambang dan simbul-simbul negara. Meski tidak ada dalil maupun hadist yang nash menyatakan kewajiban untuk mendirikan khilafah, para pengikut HTI tetap saja tak menyerah menyerang dengan aneka hoax. Haruskan Indonesia bakal dihancurkan dengan politisasi agama seperti yang dialami Syuriah? Semoga masyarakat lebih cermat dalam menghadapi agitasi sesat para pengikut HTI.

Download Buku "Pancasila vs Khilafah: Ancaman Hizbut Tahrir terhadap Ideologi Negara"


Post a Comment

Previous Post Next Post