Kritik Ala Makelar Jabatan, Isu Bisnis PCR, Gerakan Social Entrepreneurship dan Teriakan Relawan Jokowi

Opini Pinggir: Sutrisno Budiharto

Kritik-kritik konstruktif yang obyektif bisa memperkuat negara demokrasi dalam mencapai kemajuan yang lebih progresif. Artinya, hak kebebasan berpendapat di negara demokrasi, harusnya dimanfaatkan dengan baik agar bisa mendorong kemajuan bersama. Namun kalau kritik-kritik yang dimunculkan tidak obyektif dan tanpa didukung data yang jelas, hanya akan menghasilkan kegaduhan publik. Apalagi, jika kritiknya hanya berdasar sentimen politik (kecemburuan), justru bisa melahirkan konflik-konflik baru yang hanya akan jadi penghambat untuk meraih kemajuan. Fenomena inilah yang muncul di Indonesia belakangan ini. Salah satunya adalah kritik terkait isu bisnis PCR.

Isu bisnis PCR ini jadi sorotan karena membawa-bawa PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) dan nama dua menteri Jokowi (Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir). Bahkan, sejumlah organ relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (ProJo, Seknas Jokowi, Bara-JP, Kapt, Almisbat, RPJB, Duta Jokowi, RKIH, Joman) juga angkat bicara. Ada juga yang melontarkan pernyataan sangat tendesius terhadap menteri Jokowi yang disertai tuntutan pergantian menteri. Salah satunya disampaikan Ketua Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer yang meminta mundur Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan. Sayangnya, pernyataan relawan Jokowi itu tidak dukung dengan data dan fakta yang jelas, melainkan hanya berdasar prasangka-prasangka buruk saja.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan, tuduhan adanya menteri yang terlibat dalam bisnis PCR, hanya membuat kegaduhan. Menurut Emrus, naik turunnya harga PCR tidak serta merta permainan harga oleh pihak tertentu. Sebab, harga PCR bisa dipengaruhi banyak hal, seperti nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, ketersediaan stok, permintaan pasokan. Bahkan, bila ada subsidi juga bisa membuat penurunan harga agar masyarakat bisa menjangkaunya. Karena itu, tudingan ada main harga, cenderung tendensius (Pengamat Ingatkan Kritik Relawan Bermotif Ekonomi Politik Tidak Objektif; Berita Satu - 11 November 2021).

Yang jadi pertanyaan, kenapa para relawan Jokowi justru ikut membuat kegaduhan di tengah publik. Padahal, di antara relawan Jokowi ada yang duduk di kabinet Presiden Jokowi (Contohnya, Ketua Projo Budi Arie Setiadi menjabat Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.). Banyak juga para relawan Jokowi yang menjabat sebagai komisaris di BUMN (Contohnya, Bendahara Umum Projo Panel Barus menjabat Komisaris Independen PT PPI). Artinya, para relawan Jokowi seharusnya bisa berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi atau kritiknya. Anehnya, para relawan yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pendukung Jokowi justru teriak-teriak di ruang publik hingga menambah kegaduhan. Sikap para relawan Jokowi itu justru bisa menimbulkan preseden buruk di tengah publik yang berpotensi menggerus legitimasi Presiden Jokowi. Memangnya Jokowi tuli dan tak bisa diajak berkomunikasi hingga para relawannya sampai teriak-teriak di ruang publik?

Tidak heran, jika Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin agak berang ketika isu bisnis PCR gaduh digoreng berbagai pihak. Menurut Ali Mochtar Ngabalin, para relawan Jokowi boleh saja mengeluarkan pendapat, tapi harus didukung data dan fakta yang jelas. Namun bila kritiknya tanda didasari data dan fakta yang jelas, tidak akan mengedukasi masyarkat, tapi justru bisa membahayakan karena siapa saja bisa ngomong apa saja dan mencaci semaunya (Total Politik). Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, berpendapat senada dengan Ali Mochtar Ngabalin. Menurut Karyono Wibowo, kritik para relawan Jokowi harusnya berbasis data dan tidak tendensius. Namun, apabila kritik yang disampaikan oleh para relawan tak berbasis data dan hanya ingin menggeser menteri, kata Karyono, relawan Jokwi bisa dilabeli sebagai makelar. “Itu kritik ala makelar, kritik itu harus murni," kata Karyono seperti dilansir Neraca (Kritik Tanpa Data, Relawan Jokowi Bisa Dituding Makelar Jabatan; neraca.co.id - 11 November 2021).

Lantas, murnikah kritik yang diteriakkan relawan Jokowi? Sebaliknya, mungkinkah ada makelar jabatan di balik kegaduhan isu PCR ini? Pertanyaan ini, tentunya hanya bisa dijawab oleh mereka yang rajin teriak-teriak. Yang jelas, pembentukan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang dilakukan sejumlah pengusaha Indonesia patut dihargai mengingat niatannya untuk membantu penanganan pandemi covid-19. Kenapa PT GSI harus dihargai? Sebab, pandemi Covid-19 tak mungkin bisa diatasi lembaga pemerintah saja tanpa ada kerja sinergis multi pihak (pemerintah, swasta, masyarakat). Bank Dunia sendiri mengakui bahwa komunitas global sedang menghadapi krisis yang belum pernah dialami sebelumnya (decisive action in an unprecedented crisis) akibat terdampak pandemi covid-19. Menurut Bank Dunia, penaganan pandemi Covid membutuhkan aksi kolektif (decisive collective action) yang tepat [World Bank 2020]. Sehingga tidak selayaknya jika niat baik PT Genomik Solidaritas Indonesia malah dicurigai dengan prasangka-prasangka jahat tanpa ada bukti dan fakta hukum yang jelas.

Apalagi, pembentukan PT GSI didasari oleh spirit social entrepreneurship (kewirausahaan sosial) yang pernah dikampanyekan oleh Bill Drayton (pendiri Ashoka Foundation) di dunia internasional. Perlu dicatat, semenjak Bill Drayton memperkenalkan social entrepreneurship dengan mendirikan Ashoka Foundation di sejumlah negara, ada banyak lembaga social enterprise yang didirikan sejumlah pengusaha di berbagai negara, baik di Amerika Serikat, Eropa hingga Singapura. Lembaga social enterprise ini adalah organisasi bisnis yang memiliki misi untuk memadukan antara pertumbuhan pendapatan dengan dampak sosial pada lingkungan dan pihak-pihak terkait (stakeholder). Kehadiran social enterprise tersebut dinilai positif karena dapat membantu mengurangi disparitas sosial ekonomi. Sharad Vivek Sagar, pengusaha muda yang masuk daftar 30 tokoh berpengaruh berusia di bawah 30 tahun versi Forbes 2018, juga ikut berkiprah di bidang kewirausahaan sosial. PT GSI merupakan lembaga social enterprise pertama yang didirikan di Indonesia. Tak aneh, masih banyak yang belum paham soal gerakan social entrepreneurship yang dijalankan PT GSI selama pandemi Covid-19.

Pada prinsipnya, jika menyimak penjelasan Arsjad Rasjid (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri yang jadi inisiator pendirian PT GSI), gerakan social entrepreneurship PT GSI tak beda jauh dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan hampir semua perusahaan besar di Indonesia. Bedanya, gerakan sosial dalam lembaga social enterprise ini dilakukan dengan menghimpun dana dari sejumlah pengusaha yang dikelola secara profesional untuk menjaga sustainability PT GSI. Menurut Arsjad, bila gerakan sosial dibangun dalam bentuk yayasan, fokus dan keberlanjutannyakurang kuat. "Karena untuk sustainability, actually saya pushing buat kewirausahaan khususnya kewirausahaan sosial. Seprti yang ada di AS, UK, Singapura. Jadi social enterprise," jelas Arsjad seperti dilansir Kompas 8 November 2021.

Pendek kata, apa dosanya jika para pengusaha besar berkolaborasi untuk membangun social entrepreneurship seperti yang dilakukan Ashoka Foundation? Bukankah kepedulian sosial dari para pemilik modal PT GSI (Arsjad Rasjid, Garibaldi Thohir dkk) ini sangat penting dalam mengurangi disparitas sosial dan ekonomi di Indonesia? Sekedar tahu, ketika Covid-19 baru masuk Indonesia, Garibaldi Thohir (kakak Erick Thohir) sudah menyumbangkan dana Rp 20 miliar kepada BNPB untuk membantu penangannan Covid-19 (Kakak Erick Thohir Sumbang Rp 20 Miliar ke BNPB untuk Penanggulangan Corona: Kompas.com – 23 Maret 2020). Kalau Garibaldi Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan kemudian diajak Arsjad Rasjid mendirikan lembaga social enterprise bernama PT GSI untuk membantu menangani Covid-19 dan membangun kewirausahaan sosial, harusnya mendapat apresiasi agar para pengusaha lainnya ikut mendirikan lembaga social enterprise lainnya. Bila Indonesia banyak memiliki lembaga social enterprise semacam PT GSI, setidaknya bisa membantu pemerintah dalam menangani Covid-19 maupun mengatasi kesenjangan sosial ekonomi akibat terdampak pandemi.

Fakta menunjukkan, Luhut Binsar Panjaitan bersikap terbuka kepada publik agar melakukan audit terhadap PT GSI terkait keterlibatannya dalam layanan tes PCR. Sikap terbuka Luhut Binsar Panjaitan itu menunjukkan adanya prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dijunjung PT GSI. Toh, PT GSI tidak melakukan monopoli layanan PCR. Layanan PCR yang dijalankan PT GSI hanya 2,5 persen dari total tes PCR nasional. Yang jadi pertanyaan kenapa hanya PT GSI yang dipersoalkan? Sementara keponakan Jusuf Kalla, Erwin Aksa (grup bisnis Bossowa), yang menjadi pemain besar dalam bisnis tes PCR tidak pernah dipersoalkan. PT GSI hanya punya 5 laboratotium di Jakarta, sedang Erwin Aksa (grup bisnis Bossowa) memiliki 33 laboratorium tersebar di berbagai kota.

Akhir kata, ketika ingin menyampaikan kritik terhadap pelayanan tes PCR, harusnya disampaikan secara konstruktif dan obyektif yang didukung data dan fakta yang jelas. Namun kalau hanya berdasar prasangka-prasangka buruk dan sangat tendensius, hal itu bisa mematikan semangat partisipasi para pengusaha Indonesia dalam membangun kepedulian sosial seperti yang dilakukan Ashoka Foundation maupun PT GSI. Padahal, partisipasi pengusaha dan masyarakat sangat dibutuhkan guna membangun Indonesia lebih maju. Jika para pengusaha Indonesia takut membangun kepedulian sosial untuk mengurangi kesenjangan, ini sungguh menyedihkan. Niat baik pengusaha bisa musnah hanya karena ditikam oleh kritik ala makelar jabatan.

Post a Comment

Previous Post Next Post