Jika Jokowi Menang Pilpres, Mayjen TNI (Purn) Soenarko Ajak Kepung KPU dan Istana?

Mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soenarko mendadak jadi perhatian publik setelah videonya jadi viral. Masalahnya, dalam video yang beredar luas di aplikasi WA dan media sosial tersebut, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soenarko disebut-sebut memerintahkan mengepung KPU dan Istana jika Jokowi memenangkan Pilpres 2019. Seperti ini videonya:


Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: mungkinkah skenario gerakan people power yang dicetuskan Amien Rais akan dilaksakan seperti keterangan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soenarko dalam video yang viral tersebut? Sampai sejauh ini belum ada informasi yang pasti. Yang jelas, nama Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soenarko kini sedang jadi sorotan publik.

Kalau benar Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soenarko memerintahkan pengepungan KPU dan Istana bila Jokowi memenangkan Pilpres 2019, maka bisa menimbulkan preseden buruk bagi kalangan purnawirawan. Sebab, perintah pengepungan KPU dan Istana itu jelas mengarah pada perbuatan makar dan melawan hukum. Apa kata dunia bila aksi makar itu justru berdasar arahan purnawirawan TNI berpangkat mayor jenderal? Di manakah letak jiwa kesatriaan seorang purnawiran perwira tinggi bila jadi otak aksi makar? Sungguh memalukan jika purnawiran perwira tinggi menunjukkan karakter seperti pecundang.

Karena itu, para aparatur penegak hukum harus segera bertindak, setidaknya harus segera menelusur dan melakukan klarifikasi dengan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soenarko. Sebab, bila isi video yang viral itu dibiarkan bisa menimbulkan ancaman terhadap kemanan negara dan persatuan warga negara.

Sangat benar bahwa purnawirawan TNI tidak dilarang berpolitik. Namun dalam berdemokrasi, purnawirawan TNI tentunya juga harus tunduk dalam aturan hukum yang diberlakukan. Boleh-boleh saja Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soenarko mendukung salah satu calon presiden, tapi sikap dan tindakannya dalam berdemokrasi tetap harus mengacu pada aturan hukum dan tidak dibenarkan melakuka aksi-aksi liar seperti pengepungan KPU dan Istana.

Bila ada kecurangan, silakan dilaporkan ke Bawaslu agar ada tindakan hukum. Namun, bila sikap dan tindakan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soenarko dalam menghadapi keputusan KPU soal penetapan pemenang Pilpres 2019 cenderung liar dan nekat melakukan pengepungan KPU dan Istana, maka hanya ada satu jalan yang ditempuh; tangkap dan adili bagi siapa saja yang mengacaukan Pilpres 2019.