HTI Organisasi Terlarang dan Tak Dukung Pancasila, Tapi Kenapa Masih Bebas Kampanye Sistem Khilafah?

Spanduk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di pagar kampus Universitas Negeri Bengkulu (UNIB)

Walau Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang seperti PKI (Partai Komunis Indonesia), aktor-aktor HTI rupanya masih bebas berkeliaran melakukan aktivitas politik. Salah satunya yang ramai dibicarakan adalah ikut terlibat dalam gerakan tagar #2019GantiPresiden.

Selain itu, ada juga kegiatan kampanye dalam bentuk lain. Contoh terbaru adalah pemasangan spanduk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di pagar kampus Universitas Negeri Bengkulu (UNIB). Warganet dibuat heboh setelah dua foto spanduk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di pagar kampus Universitas Negeri Bengkulu (UNIB) itu diunggah dalam akun twitter @edocik pada pukul 08.10 WIB, Rabu (29/8).

Dalam gambar itu terlihat spanduk berukuran sekitar 5x1,5 meter dengan dominasi warna hitam. Terdapat tulisan tagar 2019 Bersatu Dalam KHILAFAH ISLAMIYAH. Pada bagian bawah spanduk tertulis jelas dengan warna putih Hizbut Tahrir Indonesia.

Dalam akun @edocik juga meminta tolong polisi terkait adanya pemasangan spanduk HTI  di pagar kampus UNIB. "Dapat info dari teman yg lewat pagi ini di depan kampus UNIB(universitas bengkulu).spanduk tersebut  terpasang di pagar kampus universitas bengkulu,bukanny HTI ormas terlarang tolong @DivHumas_Polri @Dennysiregar7 @GunRomli," tulisnya.



Spanduk HTI Heboh di Twitter
Menyoal Sikap Aparatur Negara Terhadap HTI
Menurut kabar yang dilansir rmolbengkulu.com, spanduk tersebut telah diturunkan oleh pihak kampus. Namun masalah ini tidak cukup selesai dengan penurunan spanduk saja. Aktor pemasangnya juga harus ditangkap dan diusut motif pemasangan spanduk tersebut. Sebab, berdasar berbagai dokumen HTI jelas tidak memberikan dukungan terhadap Pancasila, tapi malah kampanye soal sistem Khilafah.

Ada gejala ambigu yang ditunjukkan para politis, akademisi maupun penegak hukum. Padahal, berdasar berbagai dokumen HTI jelas tidak memberikan dukungan terhadap Pancasila, tapi malah kampanye soal sistem Khilafah. Kenapa ada sikap ambigu yang mengungkung para politis, akademisi maupun penegak hukum di Indonesia? Anehnya, malah ada partai politik yang terang-terangan mendukung HTI.

Dalam ceramah politik yang berkedok dakwah agama, HTI sendiri menunjukkan sikap yang anti demokrasi dan lebih mendukung Khilafah. Lucunya, para aktor HTI sering berlindung dengan tameng retorika demokrasi. Jangan-jangan sikap ambigu aktor HTI ini telah menginfiltrasi para penentu kebijakan di Indonesia hingga seperti mengidap penyakit skizofernia. Pertanyaannya, kalau para penentu kebijakan Indonesia tidak mengidap penyakit skizofernia, "Kenapa HTI Organisasi Terlarang dan Tak Dukung Pancasila, Masih Bebas Kampanye Sistem Khilafah?"

Kalau benar para penentu kebijakan di Indonesia mengidap penyakit skizofernia akibat virus khilafah HTI, maka jangan salahkan rakyat jelata yang gemakan "Genderang siap Perang untuk Melawan HTI yang anti Pancasila". Tanda-tanda konflik horizontal itu sudah tampak jelas dengan adanya aksi-aksi penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden yang ramai dibicarakan didukung oleh HTI. Haruskah, Indonesia berjalan mundur lagi sebelum adanya Pancasila? Mari kita mikir dengan jernih agar mengidap penyakit skizofernia. Bagaimana?***

Penulis: Sutrisno Budiharto - mantan jurnalis kini aktif sebagai penulis blogger.


Previous Post Next Post