Header Ads

Mengintip Pertemuan Donald Trump - Kim Jong-un di Singapura: Apa Saja yang Dibahas?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan bertemu dan berdiskusi di Singapura pada 12 Juni mendatang. Pertemuan merupakan kali pertama dari seorang presiden aktif di AS dengan pemimpin rezim Pyongyang. Apa saja yang akan mereka bahas? Berikut beberapa isu yang mungkin akan diangkat dapat pertemuan Trump dengan Kim di Hotel Capella, Pulau Sentosa, seperti disampaikan kantor berita AFP dan dilansir metronews.com, Senin 11 Juni 2018.



Denuklirisasi
Ini merupakan isu yang pasti dibahas dalam pertemuan, dan diyakini akan menjadi penghambat utama antar kedua kubu dalam mencapai suatu kesepakatan.

Washington mendesak denuklirisasi menyeluruh, dapat diverifikasi dan tidak bisa dibatalkan dari program nuklir Korut. Trump pernah berkata, "mereka harus menyingkirkan nuklir. Jika tidak, maka hal itu tidak bisa diterima.

Sementara Pyongyang telah berulang kali mengekspresikan komitmen terhadap "denuklirisasi di Semenanjung Korea." Namun pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan berbeda antar kedua kubu, dan hingga kini belum dapat dipastikan konsesi apa yang akan Kim tawarkan.

Korea Selatan mengestimasi Korut memiliki 50 kilogram plutonium, cukup untuk membuat sekitar 10 bom. Seoul juga menilai Korut mampu membuat senjata uranium.

Beberapa perjanjian sebelumnya dengan Korut telah berakhir gagal, dan sejumlah pakar mengingatkan bahwa Kim kemungkinan besar tidak akan menyerahkan "pedang berharga" miliknya.


Diakhirinya Perang Korea?
Korut dan Korsel secara teknis masih dalam status perang usai konflik 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata yang ditolak pemimpin Seoul saat itu. Semenanjung Korea pun terbagi dengan Zona Demiliterisasi sebagai pemisahnya.

Dalam pertemuan pada April, Kim dan Presiden Korsel Moon Jae-in sepakat berusaha membuat perjanjian damai. Trump bulan ini pernah berkata, "Dapatkah Anda memercayai ini, bahwa kita sedang membicarakan mengenai diakhirinya Perang Korea?"

Pekan lalu Seoul mengumumkan pihaknya sedang berada dalam proses diskusi tiga arah dengan Pyongyang dan Washington mengenai deklarasi "awal" bahwa perang sudah berakhir.

Pernyataan tersebut dapat menjadi awal menuju perjanjian damai secara menyeluruh. Namun perjanjian damai penuh perlu melibatkan Tiongkok, karena negara tersebut mendukung Korut saat Perang Korea 1950-53.


Normalisasi Hubungan
Menjelang pertemuan, Trump telah mengisyaratkan normalisasi hubungan diplomatik dengan Korut dan bahkan membuka kemungkinan menjamu Kim di Gedung Putih.

"Mungkin kita akan mulai dari Gedung Putih, bagaimana menurut kalian?" tanya dia kepada awak media, yang bertanya apakah Kim nantinya akan diundang ke Washington atau ke tempat peristirahat Trump di Mar-a-Lago di Florida.

Hal lain yang diisyaratkan adalah pengurangan sanksi ekonomi terhadap Korut. Namun Washington telah menegaskan sanksi baru akan diakhiri saat Korut melakukan denuklirisasi menyeluruh.

Isu HAM?
Apakah Trump akan mengangkat isu HAM dalam pertemuan dengan Kim? Mengingat AS telah menuduh bahwa Korut adalah negara yang melakukan berbagai pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan di luar jalur hukum, penyiksaan dan penculikan. Korut saat ini diestimasi memiliki 120 ribu tahanan politik.

Mitra dekat AS, Jepang, telah mendesak Trump menyinggung isu penculikan warga Negeri Sakura oleh Korut di era 1970 dan 1980-an. Penculikan itu dilakukan agar warga Jepang mau mengajari bahasa dan budaya ke mata-mata Pyongyang.

Brad Adams, Kepala Human Rights Watch cabang Asia, menilai Trump perlu mengangkat isu HAM saat bertemu Kim. "Dialog dengan Korut adalah langkah positif, tapi masyarakat perlu mengingat bahwa Kim Jong-un masih menjadi pemimpin dari sistem paling represif di dunia," ungkap Adams.

Keamanan
Kekhawatiran utama Kim adalah keselamatan rezimnya sendiri. Presiden Moon mengatakan kepada awak media bahwa Kim "khawatir apakah AS dapat dipercaya dan mau menjamin keselamatan rezimnya saat dia melakukan denuklirisasi."

Rencana pertemuan di Singapura hampir dibatalkan usai salah satu penasihat keamanan nasional AS, John Bolton, menyinggung mengenai Libya terkait denuklirisasi.

Pemimpin Libya Moamer Kadhafi digulingkan dan dibunuh dalam pemberontakan setelah dirinya mengakhiri program nuklir.

Pemerintahan Trump telah berjanji tidak akan berusaha mengganti rezim Korut saat ini. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa mengindikasikan adanya jaminan keamanan bagi Korut.

Namun Kim diyakini masih ragu-ragu terhadap janji AS, mengingat rekam jejak Trump yang beberapa kali melanggar perjanjian -- seperti pada kesepakatan nuklir Iran dan yang terbaru mengenai komunike gabungan dalam KTT G7.