Polri membentuk Satgas Politik Uang untuk awasi Pilkada

Share:
Polri membentuk Satgas Politik Uang untuk mengawasi empat tahapan Pilkada. Berbagai bentuk kecurangan pun menjadi perhatian khusus Polri, mulai dari manipulasi data pemilih hingga penyebaran ujaran kebencian.


Seperti Antara, Polri resmi membentuk 'Satgas Politik Uang' yang resmi mulai bekerja pada Rabu (10/1/2018) pukul 24.00. Kadivhumas Polri Irjen Setyo mengatakan, dengan adanya Satgas Politik Uang, Setyo berharap unit kerja itu bisa sama berhasilnya seperti Satgas Pangan yang telah mereka bentuk lebih dulu.

Terkait dengan anggaran, Kabagpenum Polri Kombes Pol Martinus Sitompul menjelaskan dana Satgas Politik Uang berasal dari dana dukungan operasional dan dana kontijensi di beberapa satuan kerja Polri. Ke depannya, satgas ini akan mengawasi empat tahapan Pilkada, mulai dari tahap pencalonan, tahap pemilihan, tahap penetapan calon, hingga tahap pengajuan keberatan di Mahkamah Konstitusi. "Untuk mengawasi apakah ada praktik money politic," kata Martinus.

Sementara yang akan memimpin Satgas Politik Uang, kata dia adalah Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di tingkat pusat. Sementara di tingkat daerah, satgas ini juga dibentuk di polda dan polres-polres. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa Satgas Politik Uang akan bertugas mengawasi potensi politik uang selama Pilkada 2018. 

"Misalnya, jika ada yang bayar ke KPU, Bawaslu. Kalau ada kepala daerah yang masih menjabat, lalu sawer-sawer uang. Itu pasti diselidiki," kata Tito seperti dilansir Antara, Selasa (9/1).