KPK Periksa Politisi PKS, Tamsil Linrung, Terkait Kasus e-KTP

Share:

Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tamsil Linrung, terkait kasus e-KTP. Tamsil akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk Markus Nari, anggota DPR yang menjadi tersangka kasus tersebut.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk MN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, seperti dilansir kompas.com, Jumat (12/1/2018).

Markus Nari sebelumnya juga berstatus tersangka dalam perkara menghalangi dan merintangi proses hukum kasus korupsi e-KTP. Dalam kasus ini, Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran e-KTP. "Tersangka MN diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR," kata Febri, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Sebagaimana terungkap dalam persidangan, lanjut Febri, Markus diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Saat itu, tengah dilakukan proses pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek e-KTP sekitar Rp 1,4 triliun.

Markus diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri yang sekarang sudah berstatus terdakwa di kasus e-KTP. Markus diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar. "Diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp 4 miliar kepada tersangka MN," ujar Febri seperti dilansir KOMPAS.com.


Sementara Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Tamsil Linrung mengakui mengenal dekat dengan tersangka korupsi KTP-el Markus Nari. Tamsil menyebut hubungannya dengan Markus mulai terjalin sejak sama-sama duduk di Komisi IV DPR RI. "Iya dulu sama-sama di komisi IV dan Banggar, Markus anggota," kata Tamsil usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK seperti dilansir metrotvnews.com, Jumat, 12 Januari 2018.

Tamsil hari ini diperiksa penyidik KPK. Dia mengaku sepanjang pemeriksaan penyidik banyak mengonfirmasi soal pembahasan anggaran proyek KTP-el.  Dia mengaku tidak tahu Markus ikut berperan dalam memuluskan anggaran proyek KTP-el. Sebab dia bilang pembahasan anggaran ada di Komisi II. "Tidak tahu itu kejadian di komisi terkait, coba tanyakan lah ke mereka dengan Kemendagri," tutur Tamsil.

Namun, mantan pimpinan Banggar ini mengakui ada penambahan anggaran proyek KTP-el. "Iya dikonfirmasi tambahan awalnya kan sebenarnya cuma Rp1 triliun terus ada tambahan Rp400 miliar," ucap dia. Nama Tamsil mencuat setelah beberapa kali disebut ikut kecipratan uang bancakan dari proyek KTP-el. Dalam dakwaan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, Tamsil disebut ikut menerima aliran dana haram proyek ini sebesar USD700 ribu.

Disinggung hal itu, Tamsil menjawab diplomatis. "Enggak tahu," ujarnya singkat seperti dilansir metrotvnews.com.

Ini bukan kali pertama, penyidik KPK memeriksa Tamsil dalam proses penyidikan korupsi KTP-el. Jauh sebelumnya, Tamsil juga sudah pernah diperiksa sebagai saksi untuk Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta Setya Novanto.

Diketahui, KPK tengah melengkapi berkas penyidikan Markus Nari, yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak pertengahan Juli 2017 lalu. Markus disebut menerima uang sebesar Rp4 miliar karena membantu menambah anggaran proyek KTP-el pada 2012 sebesar Rp1,49 triliun.