Indonesia Perlu Banyak Ibukota: Tak Cukup Jakarta, Juga Butuh Palangkaraya

Penelitian Japan International Corporation Agency  tahun 2004 (Mirlanda -2011)  menyebutkan, bila tidak dilakukan perbaikan pada system transportasi di Jakarta, diperkirakan lalu lintas Jakarta akan macet total pada 2020. Dampaknya? Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai sebesar Rp 28,1 triliun dan kerugian nilai waktu perjalanan mencapai Rp 36,9 triliun. Komponen biaya kerugian sebesar antara lain berupa biaya bahan bakar kendaraan, biaya operasi kendaraan, biaya kehilangan nilai waktu, biaya kehilangan potensi ekonomi, transaksi tertunda, biaya pencemaran udara/ polusi yang menyebabkan berbagai penyakit pernapasan, tekanan psikologis/ stress berat dan lainnya.  

Dampak buruk itu baru dilihat dari perspektif kondisi transportasi Jakarta saja. Itupun berdasar hasil penelitian tahun 2004. Bagaimana jika kondisi Jakarta saat ini dilihat dengan perspektif lainnya, seperti ekologi, demografi, kesehatan, social, ekonomi dan lain-lain? Jika membaca berbagai penelitian ada semacam pandangan yang seragam bahwa Jakarta sudah memang kelebihan beban. Dengan kata lain, Jakarta sudah overload akibat banyak aspek ditimbun terpusat di Jakarta sejak puluhan tahun silam.



Jakarta Sudah Overload dan Bisa “Game Over”
Harus diakui bahwa sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan sejak Orde Baru lalu berdampak pada pengelolaan Kota Jakarta sebagai kota multifungsi (pusat ekonomi, keuangan, bisnis, politik, pendidikan). Sistem multifungsi yang terpusat di Jakarta secara terus-menerus itu menimbulkan dampak multidimensi juga, baik itu sosial (kepadatan memicu konflik lokal, kejahatan jalanan), politik (monopoli pengelolaan keuangan pusat yang terus menerus), ekonomi (disparitas pemerataan ekonomi antar daerah dan intra daerah) dan ekologi (rusaknya tata ruang dan lingkungan karena kekuatan "tata uang" para pemodal kuat).

Berbagai masalah yang menimpa Jakarta menyebabkan Jakarta dianggap tidak lagi tepat untuk menjadi Ibukota. Jakarta dianggap sudah tidak lagi mampu memikul tugas sebagai ibukota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang ibukota. Jakarta dianggap gagal atau “Game Over” dalam memenuhi tanggung jawabnya dibidang pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan permukiman, serta transportasi.

Karena itu, tidak heran jika wacana pemindahan ibukota sering muncul ke permukaan. Wacana itu bukan hanya muncul pada era Orde Baru saja, tapi juga muncul pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan era Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Bahkan, pada era Presiden RI pertma Soekarno, juga pernah ada rencana pemindahan ibukota Negara ke Palangkaraya.

Pertanyaannya yang muncul kemudian adalah; mungkinkah wacana pemindahan ibukota akan bisa segera direalisasikan? Lantas, bila wacana pemindahan ibukota tak segera dilaksanakan apa dampaknya? Siapa yang akan menderita?

Dari berbagai kajian (berdasar analisis aspek keruangan, ekologis, serta dampak sosial, ekonomi, dan politik) terungkap adanya kecenderungan bahwa pemindahan ibukota merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan demi menciptakan ibukota yang baik bagi kelangsungan pemerintahan Indonesia. Pemindahan ibukota negara memang perlu biaya besar, namun bila ibukota tetap di Jakarta nilai kerugian yang ditimbulkannya juga akan sangat besar. Karena itu,  lebih baik pemerintah serius menangani kajiannya untuk memindahkan ibukota. Pemindahan ibukota ke daerah lain juga akan mendorong adanya arah pembangunan yang lebih merata dan tidak terpusat di Jakarta.

Kalau ibukota Negara harus pindah, lokasi mana yang dinilai tepat sebagai ibukota Negara? Jawaban pertanyaan ini masih dalam kajian yang kini dilakukan oleh Kementerian Perencana Pembangunan Nasional/ Bappenas. Saat ini, setidaknya ada tiga lokasi yang tengah dikaji sebagai alternatif ibu kota pengganti Jakarta. Selain mengkaji Palangkaraya, ada dua lokasi lain yang dikaji Kementerin PPN/Bappenas, yaitu di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Indonesia Juga Butuh Palangkaraya dan Kota Lain
Ketika sebuah kota menjadi ibukota, kota tersebut biasanya akan mengalami pertumbuhan yang signifikan dan akibatnya menghasilkan dampak demografi dan ekonomi dari kekuatan yang terakumulasi (Dascher 2000). Schatz (2003) pernah berpendapat bahwa secara teori pemindahan ibukota yang didesain dan dieksekusi dengan baik (well-designed and well-executed) dapat memberikan peluang ekonomi dan pelayanan pemerintahan sebagai solusi masalah ketimpangan pada daerah lain.  

Bila kedua teori itu diterapkan di Indonesia, boleh jadi akan menjawab persoalan yang kini membebani Jakarta. Artinya, jika system multifunsi yang selama ini hanya dibebankan kepada Jakarta segera dibagikan ke daerah lain, maka akan dapat mendorong pertumbuhan daerah lain yang muaranya juga dapat mengatasi kesenjangan antar daerah. Karena itu, alangkah bijaksananya bila para penentu kebijakan untuk membangun banyak ibukota untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Dengan kata lain, Jakarta yang selama ini merangkap berbagai fungsi, harus segera dibagikan ke daerah lain (split capitals). Bahkan, bila pelru Indonesia harus membangun banyak ibukota sesuai potensi keunggulan daerah masing-masing.  Sehingga, Indonesia dapat memiliki beberapa ibukota berdasar potensi daerahnya, entah itu ibukota bisnis, ibukota pemerintahan, ibukota pendidikan, ibukota sain-teknologi, ibukota seni-budaya, ibukota pertanian,  dan ibukota pertambangan dan mineral.

Ada yang menyebut, fungsi Jakarta sebagai ibukota bisnis (pusat ekonomi – keuangan) perlu tetap dipertahankan karena aneka sumber daya sudah terkumpul di Jakarta. Untuk ibukota pemerintahan layak dipindah ke Palangkaraya seperti yang pernah direncanakan pada era Pemerintahan SBY lalu dan kini masih dalam kajian Pemerinthan Jokowi. Untuk Ibukota seni-budaya bisa dipertimbangkan daerah Bali. Untuk Ibukota pertambangan mineral bisa dipertimbangkan daerah Papua. Untuk Ibukota pertanian bisa dipertimbangkan daerah Sumatra. Untuk Ibukota sain-teknologi bisa dipertimbangkan daerah Bandung. Sedang untuk Ibukota pendidikan bisa dipertimbangkan daerah Yogyakarta.

Andai saja pembangunan banyak ibukota dapat diwujudkan, boleh jadi Indonesia akan bisa mengalami perkembangan yang lebih baik. Perkembangan postif itu setidaknya pernah dialami sejumlah Negara yang pernah memindahkan ibukota dengan cara berbagi peran dan fungsi. Contohnya Malaysia, sukses memindahkan ibukota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, Bonn ke Berlin di Jerman, Melbourne ke Canberra di Australia, Valladolid ke Madrid di Spanyol, atau Kyoto ke Tokyo di Jepang. Kanada malah pernah berpindah-pindah ibukota sebanyak empat kali dari Monteal-Toronto-Quebec kemudian ke Ottawa. Iran pernah memindahkan ibu kotanya lebih dari 10 kali sebelum akhirnya sekarang memilih Teheran.

Menunggu Keberanian Presiden Joko Widodo
Pembagian ibukota negara tipe split capitals tampaknya sangat sesuai dengan wilayah Indonesia yang demikian luas dan terbagi dalam ribuan pulau. Selain dapat mengatasi kesenjaangan antar wilayah, penerapan ibukota split capitals ini juga dapat mengoptimalkan  pengelolaan sumberdaya Negara untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan. Sehingga tidak akan terjadi sentralisasi lagi hingga membuat Jakarta jadi overload seperti saat ini. Pada masa pemerintahan Presiden SBY lalu, rencana pemindahan ibukota ke Palangkarya sudah hampir dilaksanakan karena sudah dilakukan berbagai persiapan. Namun entah kenapa, sampai kini belum bisa diwujudkan. Padahal, Jakarta sudah “Game Over” dalam memenuhi tanggung jawabnya dibidang pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan permukiman, serta transportasi. 

Kini tinggal satu persoalannya; Presiden Joko Widodo punya nyali atau tidak untuk menerapkan ibukota split capitals dengan memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya tersebut. Kalau bukan bergantung kepada keberanian Presiden, harus bergantung kepada siapa lagi? Pendek kata, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah para pejabat yang berani kerja nyata, bukan pejabat yang kebanyakan bicara seperti yang mudah ditemui di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bukan begitu saudara-saudaraku di Indonesia? (Sutrisno Budiharto)
Previous Post Next Post