Kebangsaan dalam Arus Liberalisme

Opini SUARA MERDEKA - Selasa, 18 Juli 2006
Oleh : Prof Dr J. Kartini Soedjendro, SH; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Semarang.


BUNG Karno menegaskan bangsa Indonesia harus menanamkan watak paham nasionalisme sebagai prasyarat dasar untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena bangsa Indonesia memerlukan sebuah ideologi yang dapat mengikat dan mewadahi kemajemukan (pluralisme).

Dalam pandangan politik Proklamator itu kemajemukan bukan penghalang untuk hidup bersama dalam sebuah tatanan negara, apalagi suku bangsa yang ada di Indonesia mempunyai kesamaan emosional sebagai bekas jajahan kolonial Hindia Belanda.

Namun watak nasionalisme bangsa Indonesia bukan sekadar berangkat dari persamaan nasib, melainkan proses integrasi dari kesadaran politik untuk melepaskan identitas etnis guna menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan serta cita-cita untuk membangun kejayaan bangsa yang secara geopolitik hidup dalam satu kesatuan wilayah Indonesia.
Oleh karena itu konsep nation state (kebangsaan) adalah wahana politik bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita politik nasional, yakni untuk mewujudkan negara merdeka berdaulat, adil dan makmur dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Praktik Ideologi Politik
Menurut Ernest Renan konsep kebangsaan dalam pengertian teoretis adalah tentang sekumpulan manusia karena mengalami peristiwa yang sama, merasa senasib dan sepenanggungan yang kemudian memutuskan untuk hidup dalam satu kesatuan kenegaraan untuk masa-masa yang akan datang. Tidak dipersoalkan asal usul, keturunan, ras, etnisitas, warna kulit, dan latar belakang lainnya.
Bagi Indonesia, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan bentuk perwujudan konsep nation state tersebut. Konsep kemudian dituangkan dalam lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika (unity in diversity) yang menyadari bahwa secara alami bangsa Indonesia sudah berbeda, baik suku, ras, warna kulit, keturunan, agama, sosial budaya, dan ekonomi tetapi dapat dan ingin bersatu dalam perbedaan tersebut.

Praktik kebangsaan memerlukan sebuah ideologi politik yang dapat menerjemahkan nilai-nilai kolektivitas secara berkeadilan dan dinamis dalam rentang waktu yang panjang. Keberadaan ideologi ini untuk menjadi acuan politik bersama, menjadi ukuran kebenaran atau norma politik yang tunggal serta merupakan cara dari bangsa tersebut untuk memilih proses politik yang dikehendaki guna mewujudkan cita-cita nasionalnya. Bagi bangsa Indonesia praktik kebangsaan diikat kedalam ideologi Pancasila.

Eksistensi dan relevansi Pancasila adalah prinsip-prinsip nasionalisme yang berketuhanan, berperikemanusiaan, nasionalisme yang dapat hidup dalam taman sari internasionalisme, yang mengakui adanya kedaulatan rakyat dan mencita-citakan terwujudnya sebuah keadilan sosial.
Dengan demikian pemikiran kritis tentang perlunya kembali membangun nation state Indonesia di dalam dimensi kekinian hakikatnya merupakan rumusan untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah sebuah keniscayaan, atas kenyataan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia.

Liberalisasi adalah Ancaman
Dunia yang menghadirkan gerak globalisasi dan universalitas nilai-nilai liberalisme telah menciptakan perubahan yang begitu besar dalam tata cara pergaulan internasional. Dampaknya telah dirasakan oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia. Atas kenyataan ini sikap politik yang harus diambil suatu bangsa sangat bergantung dari ideologi yang dianut.

Bagi bangsa Indonesia, liberalisme jelas merupakan ideologi yang dapat mengancam kelangsungan kebangsaan Indonesia karena secara material, di dalamnya terkandung nilai-nilai sosial-politik yang tidak sesuai dan bertentangan dengan sikap politik bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Menilik dari pengertian di atas, sudah cukup gamblang bagi bangsa Indonesia bahwa gerakan globalisasi dengan ideologi liberalismenya secara material adalah upaya sistematis taktis dari negara Barat yang diarahkan untuk meruntuhkan kesepakatan politik bangsa Indonesia dalam memandang hakikat nation state.

Nilai-nilai sosial-politik ideologi liberalisme yang bersifat ekstrem dan bertentangan dengan ideologi Pancasila tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama. ideologi liberalisme menawarkan prinsip kebebasan individual secara mutlak. Sementara dalam Pancasila adalah pengakuan kebebasan/ kemerdekaan yang tetap berpijak pada nilai-nilai moral, kesusilaan, dan mempertimbangkan aspek keadilan sosial.

Dua, ideologi liberalisme menghendaki adanya sistem pengelolaan perekonomian secara bebas dan tidak menghendaki adanya keterlibatan negara (pemerintah) dalam menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi rakyat. Kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika mekanisme pasar berjalan secara efisien, dan agar dapat berjalan secara efisien pemerintah tidak perlu terlibat terlalu jauh dalam pengelolaan makro ekonomi negara. Menurut ideologi Pancasila, kesejahteraan sosial-ekonomi rakyat merupakan tujuan dari hakikat nation state itu didirikan, sehingga menciptakan kemakmuran rakyat menjadi tanggung jawab politik negara melalui keterlibatannya dalam pengelolaan perekonomian.

Tiga, ideologi liberalisme menganut sistem nilai demokrasi yang menggunakan ukuran pembenaran berdasarkan kebutuhan diktator mayoritas, sehingga untuk mencapainya cukup dengan ukuran 50% ditambah 1 selesai. Namun demokrasi yang dicita-citakan ideologi Pancasila tidaklah begitu, perwujudan demokrasi harus tetap memberikan perlindungan terhadap eksistensi kepentingan kelompok minoritas sehingga proses penentuan keputusan menurut Pancasila tidak bisa atau tidak cukup dengan hanya 50% ditambah 1 tetapi harus melalui musyawarah untuk merumuskan sebuah keputusan dalam perspektif kepentingan bersama yang berkeadilan.

Meskipun begitu dalam praktiknya nilai-nilai liberalisme di Indonesia tetaplah tidak menemui hambatan yang berarti untuk dijalankan dan diterapkan, bahkan harus diakui intensitasnya sekarang ini sudah dapat dikategorikan telah melembaga cukup kupat, baik dalam tatanan kehidupan masyarakat maupun dalam praktik penyelenggaraan negara.

Sebagian masyarakat Indonesia sekarang ini sudah mulai cenderung untuk bersikap kebarat-baratan, sok kapitalis dan membenarkan prinsip liberalisme demi mengejar tujuan hidup yang hanya mementingkan kepuasan material saja.

Bagi mereka nilai sosial-budaya yang ditawarkan oleh gerakan globalisasi dianggap lebih modern, lebih maju dan lebih memiliki kelas sosial yang tinggi. Padahal jika disikapi, masyarakat Indonesia (kita) hanya ditempatkan sebagai peniru untuk kemudian digiring kedalam pola pikir pragmatis, dan dijerembabkan pada tingkat ketergantungan yang tinggi tanpa adanya kepekaan politik terhadap identitas nasional dan lokal.

Oleh karena itu jika hal ini dibiarkan, akan menjadi bentuk cultural imperialism baru yang mengancam eksistensi identitas kultural nasional dan lokal tersebut, padahal identitas nasional dan lokal merupakan dasar bagi ketangguhan nation state.

Keterjebakan kedalam pemikiran liberal juga terjadi pada praktik penyelenggaraan pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan negara yang lebih berorientasi pada kepentingan pasar global ketimbang untuk melindungi kepentingan domestik. Ukuran-ukuran yang selalu menjadi dasar adalah demi meningkatkan efisiensi ekonomi dan efektivitas kepentingan pasar.

Contoh kasus yang masih baru adalah pada rancangan amandemen Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang materi perubahannya lebih memihak kepada kepentingan pemilik modal internasional (kapitalis) daripada kemauan politik untuk memberdayakan potensi ekonomi domestik.
Menilik dari pengertian di atas, sudah cukup gamblang bagi bangsa Indonesia bahwa gerakan globalisasi dengan ideologi liberalismenya secara material adalah upaya sistematis taktis dari negara barat yang diarahkan untuk meruntuhkan kesepakatan politik bangsa Indonesia dalam memandang hakikat nation state Indonesia.

Upaya
Jika menilik kembali pada sejarah perjuangan bangsa, tersimpulkan secara empiris bahwa paham nasionalisme memberi bukti mampu mengakselerasikan perjuangan bangsa Indonesia secara simultan dengan realitas sosial-politik yang terjadi saat itu guna mewujudkan cita-cita membangun nation state Indonesia.

Jika (kita) meyakini hal tersebut maka kesadaran politik yang senantiasa harus ditanamkan Indonesia adalah bahwa semangat nasionalisme adalah sikap nilai politik yang harus terus ada sampai kapan pun. Dimensi nasionalisme tidak hanya untuk kebutuhan perjuangan mewujudkan kemerdekaan politik saja tetapi semangat nasionalisme untuk mempertahankan nation state menghadapi derasnya arus liberalisasi saat ini. Yang perlu dilakukan adalah,satu, membangun kesadaran politik dengan definisi tegas bahwa globalisasi dengan liberalisasinya pada dasarnya merupakan cara-cara taktis yang dilakukan oleh negara liberal-kapitalis untuk memperjuangkan kepentingan neokolonialisme.

Dua, menumbangkan doktrin-doktrin antinasionalisme guna menumbuhkan kembali semangat nasionalisme. Karena hanya dengan nilai-nilai nasionalismelah potensi kekuatan nasional dapat terdefinisikan guna menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
Tiga, mendinamisasikan pengertian penanaman semangat nasionalisme sesuai dengan perkembangan zaman. Karena perjuangan mempertahankan nation state dalam dimensi selanjutnya adalah menciptakan kemandirian politik bangsa Indonesia di segala bidang yang didasarkan pada tekad kekuatan untuk ingin mengungguli bangsa lain.

Jadi seorang nasionalis sejati masa kini adalah seorang individu bangsa Indonesia yang akan merasa malu, gelisah, terganggu dan tidak menerima jika tujuan yang dicita-citakan dari nation state Indonesia belum dapat tercapai, apalagi jika sampai mendapat ancaman dari bangsa lain maka haruslah dilawan. (11)
--- Prof Dr J. Kartini Soedjendro, SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Semarang.