Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik Surakarta (1912-1942) - VI

Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik Surakarta (1912-1942)
(Karya Goerge D.Larson diterjemahkan oleh Dr.A.B.Lapian)

[Bagian Keenam]


BAB VI
BERAKHIRNYA SEBUAH ZAMAN, 1936-1942

Di Surakarta di antara segala perkembangan yang terjadi pada tahun-tahun senja dari kolonialisme Belanda, adalah dua hal yang maha penting bagi perkembangan sejarah sesudahnya. Pertama, permusuhan antara kedua istana tidak hanya berlanjut, tetapi semakin bertambah terbuka dan pahit. Perkembangan kedua adalah pada akhir 1935 keraton sekali lagi memberi dukungan yang menyolok pada usaha kebangsaan. Sebaliknya, keterlibatan yang berlanjut dalam politik ini mempengaruhi keputusan Belanda dalam pergantian raja Kasunanan setelah Pakubuwono mangkat pada Februari 1939.

Lahirnya Parindra dan Timbulnya Pengaruh Jepang
Partai Indonesia Raya atau Parindra – dibentuk dengan Dr. Soetomo sebagai ketua dan Woerjaningrat sebagai wakil ketua. Tujuan yang ditentukan oleh partai adalah “Indonesia Moelia”, seperti diketahui benar-benar oleh Belanda yang kesal, mengandung arti kemerdekaan. Tidak lama sesudah kongres, semua kelompok lainnya yang masih berada dalam PPPKI, kecuali Pasundan, melebur dalam partai baru ini yang pada akhir Februari 1936 mempunyai 54 cabang dan 3445 anggota.

Inti dari Parindra, paling sedikit pada masa awal, adalah aliansi antara para pengikut Dr. Soetomo di Surabaya dan politikus keraton di Solo. Parindra berkedudukan di Surabaya yang juga tempat pengurus hariannya. Tetapi Solo yang biasanya masih dianggap orang Jawa sebagai pusat politik terpenting di Jawa, berperan sebagai “pusat pendamping” (neven centrum). Pada kongres regular pertama yang diadakan pada Mei 1937 Woerjaningrat adalah satu-satunya yang dipertahankan dalam pengurus pusat baru yang terdiri dari 11 orang. Pada waktu Soetomo meninggal pada Mei 1938 ia diganti oleh Woerjaningrat sebagai ketua, tetapi pengurus harian tetap berada di Surabaya di bawah R. Soedirman. Pada kongres Parindra kedua yang diselenggarakan pada Desember 1938 Woerjaningrat dipilih kembali sebagai ketua dan seorang anggota lain dari Parindra cabang Solo, M. Soetedjo, diangkat dalam pengurus pusat.

Dalam bulan Juni 1941 Parindra menyelenggarakan kongres ketiga yang diwarnai suasana pertentangan. Bulan September 1941 – sejumlah anggota terkemuka keluar dari partai. Di antaranya Mr. Singgih, RMH Pringgowinoto, dan RNS Soetamsi Prodjohoesodo di Solo, Mr. Soenarjo(redaktur Sedio Tomo) di Yogya, Mr. Mohammad Sjah di Batavia. Tindakan keluar ini rupanya tidak hanya disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap politik partai tetapi juga karena permusuhan kedaerahan.
Belanda, yang sepanjang dasawarsa 1930-an, makin gelisah karena rencana-rencana Jepang terhadap kepulauan Hindia. Belanda khususnya mengkhawatirkan pengaruh Jepang terhadap Parindra, terutama terhadap pemimpin-pemimpinnya di Surabaya. Tetapi mereka juga mengkhawatirkan pengaruh Jepang terhadap aristokrasi Solo.

Akhir 1932 Belanda menjadi sangat cemas terhadap ekspansi Jepang “dalam segala bidang” dan dalam bulan Juni 1933 Dr. H. Colijn, Menteri Urusan Tanah Jajahan memerintahkan kepada Gubernur Jenderal De Jonge untuk melaksanakan senuah sistem pelaporan intelijen yang “sempurna, sistematis, dan sangat rahasia” mengenai orang Jepang yang berada di tanah Hindia. Belanda tidak hanya cemas akan penetrasi ekonomi tetapi juga akan spionase Jepang dan pengaruhnya terhadap pers bumiputra, pergerakan kebangsaan, dan Raja-raja bumiputra.

Sekitar bulan September 1936 di Surakarta ada 57 pria dewasa bangsa Jepang serta wanita dan anak-anaknya yang tidak ditentukan jumlahnya, kebanyakan diantaranya berdiam di ibukota sedangkan beberapa orang bermukim di Klaten, Boyolali, Sragen, Wonogiri dan Tawangsari. Baik di ibukota maupun di kota lainnya, orang Jepang ini sebagian besar adalah pemilik atau pekerja toko dan beberapa perusahaan kecil lainnya.

Ada indikasi lain bahwa hubungan antara orang Jepang dan priyayi Solo jauh lebih luas daripada hanya persoalan keuangan saja. Pada Juni 1939 polisi secara diam-diam menemukan sejumlah dokumen di rumah seorang wartawan Jepang di Batavia. Termasuk diantaranya adalah sebuah laporan oleh seorang Jepang yang rupanya tidak banyak mengetahui tentang pergerakan kebangsaan di tanah Hindia. Tetapi yang menarik perhatian adalah disebutnya suatu”konferensi rahasia dari para pemimpin” yang misterius tatkala Pangeran Soerjohamidjojo disebut sebagai orang yang mereka ingin lihat sebagai “Raja Indonesia” yang akan datang.

Mulai dari masa awal pembentukan Parindra, Belanda sangat cemas karena tokoh-tokoh keraton yang berpengaruh memberi dukungan terang-terangan terhadap sebuah organisasi yang secara implisit berjuang untuk kemerdekaan tanah Hindia di kemudian hari. Kecemasan ini dimulai pada kongres peleburan dalam bulan Desember 1935 tatkala kegembiraan keraton diperlihatkan secara mencolok. Pada akhir bulan Januari 1936 kecemasan ditambah lagi ketika diterima berita bahwa Koesoemojoedo dan Soerjohamidjojo keduanya bergabung dengan cabang Solo dari Parindra dan bahwa yang terakhir juga diangkat dalam komite politik. Pada bulan-bulan pertama tahun 1936 Belanda juga digelisahkan oleh desas-desus yang bertahan bahwa Narpowandowo dan PKS, yang masih beranggotakan 22.000 orang pada akhir tahun 1935, akan bergabung dengan cabang Solo secara keseluruhannya, jadi memberi kepada Parindra pengaruh besar di pedesaan.

Hanya Koesoemojoedo dan Soerjohamidjojo di antara pangeran yang berani bergabung dengan Parindra. Putra sulung dari Pangeran Koesoemodjodo, RMH Mr. Kartodipoero(kemudian bernama BPH Mr. Sumodiningrat) bergabung dengan Parindra dan menjadi wakil ketua dari cabang Solo pada bulan Agustus 1939.

Pergantian Takhta di Kasunanan
Akhir November 1938 Pakubuwono X sakit parah dan mangkat pada tanggal 20 Februari. Kematiannya mengakhiri pemerintahan yang paling panjang dalam keluarga raja-raja Mataram(1893-1939) dan akhirnya memaksakan pengambilan keputusan dalam masalah pergantian takhta yang sejak lama tidak terpecahkan.

Sebagai putera sulung, Hangabehi sudah lama diangkat sebagai wedono tengen atau kepala dari bangsawan keraton bagian kanan. Tahun 1911 ia diangkat sebagai wakil ketua dari Rijksraad(dewan kerajaan) dan kemudian menjadi ketuanya. Dalam praktis semua laporan Belanda Hangabehi muncul sebagai seorang yang peramah tetapi bersifat remeh dan lemah yang dipakai oleh orang lain untuk kepentingan mereka sendiri.

Sampai tahun 1920-an Hangabehi didukung dan dipengaruhi oleh kelompok keraton anti-Belanda yang dipimpin Hadiwidjojo dan Woerjaningrat. Mungkin atas desakan mereka maka ia tampil sebagai pelindung Sarekat Islam pada pertengahan 1913. dan karena pengaruh mereka juga maka ia mengambil alih sebagai ketua Budi Utomo cabang Solo selama masa petualangan ‘radikal’ yang singkat pada akhir 1921 dan awal 1922. Tetapi sesudah Hangabehi meletakan jabatannya karena didesak Belanda pada pertengahan 1922, maka ia lenyap dalam kancah politik.

Koesoemodjodo pada masa dini sudah ditempatkan ayahnya di kantor Susuhunan untuk mengurus keuangan raja. Ia juga menjadi wedono dari pegawai keraton bagian kiri dan pada tahun 1916 diangkat sebagai kepala administrasi keraton yang langsung dimodernsasi olehnya, mulai membuat anggaran tahunan dan mengadakan pengawasan keuangan sepatutnya. Seperti juga ayahnya, kepribadian Koesoemodjodo agak elusif(tidak mudah dipegang) pula.

Pencalonan Koesoemodjodo sejak lama ditentang tokoh-tokoh keraton yang kuat, termasuk Woerjaningrat dan Hadiwidjojo, dua politikus keraton paling terkemuka. Permusuhan dengan Hadiwidjojo paling tidak tetap nampak hingga masa jabatan Residen Harloft(Februari 1918-April 1922). Adalah pada masa jabatan pengganti Van Helsdingen, M.J.J. Treur(Mei 1933-Januari 1937) ketika baik Koesoemodjodo maupun putra sulungnya menjadi terkenal dalam kehidupan politik. Koesoemodjodo, katanya, jelas lebih mampu dari Hangabehi,”berwatak lebih luhur”,”tidak begitu berlebih-lebihan”, mencurahkan lebih banyak perhatiannya pada urusan keraton dan kerajaan, dan mempunyai keturunan yang lebih baik.

Walaupun dua pejabat sebelumnya telah memberi alasan yang meyakinkan, Orie, dalam sebuah memorandum khusus yang disusun dalam bulan Juli 1938, menganjurkan agar Hangabehi dipilih sebagai Susuhunan berikutnya. Alasan utamanya adalah bahwa Koesoemodjodo dan putranya yang sulung sekarang nyata-nyata sudah sangat menjadi bagian dari klik di dalam keraton yang anti-Belanda dan anti-Mangkunegaran. Orie pada umumnya mengakui kekurangan-kekurangan Hangabehi, dan mengakui bahwa hampir seluruh pendukungnya dahulu di keraton telah berpaling kepada Koesoemodjodo. Bagi Orie adalah fakta bahwa”loyalitas” Hangabehi tidak bisa diragukan lagi.
Mengenai Hangabehi yang dianggap tidak mempunyai pewaris yang pantas, Orie menolak alasan ini dengan mengemukakan bahwa sesungguhnya ada calon yang layak, yaitu putra yang berusia 27 tahun dari seorang selir. Dan memang pemuda inilah yang menggantikan raja sebagai Pakubuwono XII pada tahun 1944.

Sebelum pengukuhan Hangabehi sebagai Susuhunan yang baru, badai kontroversi mengamuk di Solo dan di Volkstraad sebab ada berita yang dibocorkan kepada pers mengenai syarat-syarat dari kontrak politik yang baru – yang sama sekali bertentangan dengan perjuangan pihak keraton untuk memperoleh otonomi. Kontrak yang baru antara lain membawa perubahan radikal dalam kedudukan konstitusional Kasunanan, mengurangi secara drastis kekuasaan Susuhunan yang baru, dan mengadakan pengurangan yang mendadak dan secara besar-besaran dalam anggaran belanja keraton.
Jadi dalam hati rakyat maka keruntuhan keraton Solo sesungguhnya ternyata tidak terjadi pada masa Revolusi, melainkan pada tahun 1939.

Permusuhan Berlanjut Terus
Meskipun Pakubuwono XI dan Mngkunegoro VII secara pribadi nampaknya berhubungan baik, kenaikan takhta raja baru ini tidak menyembuhkan keretakan antara kedua istana. Malahan hubungan yang sudah tegang itu menjadi lebih buruk karena keraton memberi dukungan kepada PKS lebih mencolok daripada sebelumnya. Ketegangan yang meningkat antara kedua istana tercermin pada pertengahan dan akhir 1940 oleh suatu serangan jurnalistik yang sensasional terhadap Mangkunegaran yang dimaksudkan untuk menodai citra pegawai-pegawainya.

Pada akhir bulan Desember 1941, menyusul peristiwa Pearl Harbour, Mangkunegoro memperlihatkan kepada umum loyalitasnya terhadap Belanda dengan menyediakan semua pegawai kerajaannya untuk keperluan militer. Kira-kira seminggu sesudah Jepang menyerang Pearl Harbour, pegawai Mangkunegaran di Wonogiri mulai menerima laporan mata-mata bahwa cabang-cabang PKS diberi instruksi oleh pengurus pusatnya supaya membuat bendera dan bambu runcing. Pertengahan Januari Pringgowinoto, Soetopo Wonobojo(keduanya anggota Parindra), dan tujuh anggota pengurus pusat PKS lainnya di Solo ditangkap dan dituduh telah merencanakan suatu pemberontakan.

Epilog
Pada masa Revolusi upaya keraton untuk menghidupkan kembali PKS yang tujuan semula adalah untuk mengadakan sudversi dan akhirnya aneksasi Mangkunegaran, sudah tentu memperkuat kecurigaan di kalangan istana Mangkunegaran.
Pada masa Revolusi Indonesia perpecahan di kalangan elite tradisional Surakarta menjurus ke suatu vakum kekuasaan yang dengan cepat diisi oleh kelompok radikal dan mengakibatkan keruntuhan kedua istana. Pada tahun 1950, pada akhir Revolusi, baik Kasunanan maupun Mangkunegaran secara definitif dicopoti dari otonomi administrasinya dan dilebur ke dalam provinsi Jawa Tengah.


KESIMPULAN
Selama beberapa dasawarsa terakhir dari pemerintahan kolonial tema utama dalam sejarah Surakarta adalah upaya Belanda untuk mengadakan perubahan dan sekaligus mengekang respons politik terhadap perubahan itu.Belanda bermaksud baik dan ikhlas dalam keinginannya untuk memperbaiki mutu kehidupan bangsa Jawa lewat serangkaian perbaikan sosial,ekonomi dan administratif yang luas jangkauannya.Elite Jawa di Mangkunegara pada dasarnya menyetujui dorongan umum dari perbaikan itu,walaupun mereka tidak senang dengan kecenderungan paternalistis dari beberapa pegawai Belanda tertentu.
Di Kasunanan elite Jawa pada hakekatnya melawan perbaikan yang dipaksakan Belanda itu.Pendiriannya adalah bahwa usaha perbaikan dan modernisasi harus berarti ekonomi poltik.Pada tingkat rakyat kedua kerajaan ini ada pula kekesalan yang meluas terhadap beberapa perubahan yang dipaksakan Belanda itu.Konflik yang berlarut-larut antara bangsa Jawa dan Belanda yang menghasilkan suatu tragedi.Upaya Belanda untuk mengekang respons politik dari Keraton Solo akhirnya membawa keruntuhannya,dan segala konsekuensi yang sangat besar pada masa Revolusi dan sesudahnya berpangkal pada keruntuhan itu.
Selama Revolusi kota Surakarta menjadi pusat kegiatan komunis,peperangan antar kelas,penculikan dan umumnya dilanda anarki.dalam pergolakan radikal ini terdapat kesinambungan yang penting dengan gerakan komunis radikal terdahulu di Surakarta.Peranan pimpinan dimainkan oleh pemuda yang militan,tetapi anggota dari gerakan komunis sebelum perang juga menonjol sekali.Pada tahun 1950,pada akhir Revolusi baik Kasunanan maupun Mangkunegaran secara definitif dicopoti dari otonomi administratifnya dan dilebur ke dalam provinsi Jawa Tengah.

Post a Comment

Previous Post Next Post