Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik Surakarta (1912-1942) - I


Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik Surakarta,1912-1942
(Karya Goerge D.Larson diterjemahkan oleh Dr.A.B.Lapian)

[Bagian Pertama]

PENDAHULUAN

Ada kepercayaan di kalangan rakyat penghuni pulau Jawa yang mengatakan bahwa pusar jagad atau sumbu bumi Nusantara letaknya antara sungai Serayu di barat dan sungai Brantas di timur,tepatnya di bymi Mataram dan bumi Pajang-Pengging di lereng gunung kembar Merapi dan Merbabu.Maka bumi Mataram dan bumi Pajang-Pengging dianggap “ bumi-tunggal “. Dalam sejarahnya Mataram dikenal dengan dinasti “Syailendra”-nya maka Pajang-Pengging dikenal dengan dinasti “Hadi-Wijaya”-nya yang menunjuk pada dinasti “ Wijaya “ dari Majapahit di lembah sungai Brantas. Perubahan kata depan “ bre “ atau “ bra “ menjadi “hadi” berarti ratu Pajang-Pengging sudah memeluk agama Islam.

Surakarta Hadiningrat mencakup bumi Pajang-Pengging, Ngayogyakarto mencakup bumi Mataram. Karena itu semuanya, falsafah yang mendasari segala pikiran dan tingkah laku Susuhunan Paku Buwono X ialah Budhisme, Syiwaisme dan Islam. Untuk mengerti politik-kebijaksanaannya orang harus menggunakan pisau pengurai ajaran Budha, Syiwaisme dengan Wishnu-nya dan Islam dengan Nabi-nya dan Husain-nya.Politik adalah “seni apa yang mungkin”. Politik itu “seni membuat apa yang seakan-akan mustahil menjadi suatu kenyataan”.
Untuk itu politik merupakan daya upaya menyusun kekuatan, mengembangkannya dan menggunakannya guna meraih tujuan politik yang dikehendaki.Dan permainan politik tentu tidak tanpa intrik-intriknya. Proses peralihan dari peradaban Mataram ke peradaban Majapahit  ke peradaban Pajang-Pengging ke peradaban Surakarta-Ngayogyakarto dan akhirnya ke peradaban Indonesia.

Masalah pokok di dalam pembahasan ini adalah bahwa dorongan utama di belakang kegiatan poltik di Surakarta dari 1912 sampai 1942 adalah kesebalan yang kuat di kalangan sebagian besar orang Jawa terhadap usaha Belanda yang hendak mengubah masyarakat Jaw. Kemarahan karena mereka kehilangan hak-hak istimewa dan bertambahnya campur tangan asing telah mendorong sebagian dari elit yang berpengaruh untuk mengadakan kampanye memperoleh otonomi lokal serta mendukung pergerakan kebangsaan. Faktor yang agak menyulitkan adalah keberadaan dua keraton di Surakarta, yang satu lebih senior daripada daripada yang lain.tetapi dalam hal inipun upaya Belanda untuk mengubah status quo antara kedua keraton tersebut, yaitu membebaskan penuh keraton yang muda dari yang senior, telah ikut membangkitkan reaksi keras di pihak keraton tua. Juga pada tingkat rakyat biasa kesebalan yang kuat terhadap campur tangan asing telah membantu terbentuknya Sarekat Islam di Surakarta pada tahun 1912. Kesebalan ini telah mencetuskan pula pertumbuhan gerakan radikal ( 1918-1920 ) dan membantu perkembangan komunis ( 1912-1927 ). Selama tiga daswarsa sesudah 1912 tema utama dalam sejarah Surakarta adalah upaya Belanda untuk mengadakan perubahan sekaligus mengekang respons politik terhadap perubahan itu.

Di dalam pembahasan resensi ini,selain menjabarkan secara singkat dari bab awal hingga bab akhir kemudian dari setiap bab penulis memetik ulasan dan meresume dari pemikiran penulis dalam buku ini yaitu George D. Larson dan menyimpulkannya dalam suatu resensi utuh di akhir pembahasan pada bab kesimpulan.

PEMBAHASAN RESENSI

  • Buku karya Goerge D.Larson memberikan pandangan luas dan pengetahuan mendalam tentang proses politik,kultur dan sosial dengan sumber-sumbernya,yang akhirnya menyebabkan terjadinya Revolusi Indonesia.
  • Meskipun buku terjemahan namun bahasa yang digunakan komunikatif sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami bahasa yang digunakan.Dengan bantuan sumber-sumber  dan acuan yang tertera lengkap maka pembaca bisa mencari referensi terkait dari isi buku ini.
  • Yang menarik dari buku ini adalah penulisannya memusatkan perhatian kepada dua masalah yang saling berkaitan dalam artian di satu pihak karya ini merupakan suatu studi sejarah politik lokal tentang suatu tempat dan periode yang diabaikan  yaitu Surakarta selama beberapa dasawarsa terakhir dan pemerintah Kolonial Belanda.Di lain pihak karya ini merupakan studi sejarah tentang suatu hal yang umumnya dilupakan yaitu peranan golongan elit Surakarta dalam pergerakan kebangsaan di Kepulauan Indonesia.
  • Dalam BAB II nampak bahwa Pakubuwono X pasti terus mencoba untuk menegaskan kembali peranannya sebagai Raja Jawa dan terlihat bahwa ada hubungan yang erat antara keraton dengan Sarekat Islam .Koneksi ini mungkin merupakan faktor besar atau mungkin faktor utama dalam perkembangan fenomenal dari Sarekat Islam pada masa awalnya.Mengingat peranan vital dalam bidang poltik,keagamaan dan kebudayaan dari istana dalam masyarakat tradisional Asia Tenggara,maka sangat mustahil bahwa munculnya organisasi massa pertama di bidang politik di Indonesia di kota keraton pertama di Jawa merupakan suatu kebetulan saja.Lagi pula,sekali hubungan dengan raja mulai memudar,maka Sarekat Islam dengan cepat menjadi layu seolah-olah jantungnya telah hilang dari gerakan itu.
  • Di dalam BAB III disajikan  sketsa biografi yang singkat tentang Mangkunegoro VI .Tentang raja-administrator ini patut dibuat biografi yang lengkap karena ia banyak berjasa dalam memajukan pembangunan sosial dan ekonomi Mangkunegaran dan memberi sumbangan utama dalam kebangkitan kembali dari kehidupan politik dan kebudayaan Jawa,suatu sumbangan yang hanya mendapat sedikit perhatian para sejarawan.Permusuhan antara kedua istana di Surakarta yang akhirnya menjadi suatu perang saudara di bidang politik dimulai dari suatu pertentangan kepribadian,politik,dan ambisi serta mempunyai akar historis yang mendalam.Inti dari konfliknya adalah bahwa Susuhunan berusaha untuk menegaskan kemandiriannya.Pergeseran dalam kepemimpinan Budi Utomo dari Yogya ke Solo,selain itu Goerge D.Larson juga mengangkat peran keraton Solo dan Woerjaningrat dalam pergerakan kebangsaan.Tujuan utama dari kaum politikus keraton adalah otonomi politik pada tingkat lokal dan nasional.Pada awal 1922 Susuhunan menegaskan kembali lagi kedudukannya sebagai Raja Jawa dengan mengadakan pawai yang besar ke berbagai daerah,maka cabang Surakarta dan badan nasional dari Budi Utomo dipimpin oleh dua orang puteranya.Pada waktu ini Budi Utomo bertolak ke suatu petualangan radikal yang segera menyebabkan Belanda campur tangan dan mengurangi keterlibatan istana dalam pertarungan politik.
  • Jika di dalam Bab III membicarakan mengenai Budi Utomo maka di dalam BAB IV  kita akan dibawa oleh Goerge D.Larson untuk memahami gerakan radikal yang muncul di Surakarta.Kecuali dalam hal Sarekat Islam kekurangan besar dari hampir semua partai politik di tanah Hindia pada masa kolonial adalah kegagalan mereka untuk mendapat pengikut di daerah pedesaan.Suatu pengecualian yang mecolok adalah gerakan radikal insulinde di Surakarta yang berjumlah 50.000 pada masa puncaknya dan yang ditentang oleh kedua istana,perusahaan perkebunan dan gubernemen.Munculnya partai ini pada tahun 1918 menandai permulaan dari tahun-tahun pergolakan dan keterasingan dari banyak rakyat jelata di Kasunana dan Mangkunegaran dari istana rajanya.Gerakan radikal dicetuskan oleh dua pemimpin yang bersemangat yaitu Dr.Tjipto Mangoenkoesoemo dan Haji Misbach karena terjadinya bencana alam dan rasa kesal terhadap tindakan terorganisasi dari gubernemen.Sasaran utama dalam kampanye radikal yang akhirnya menyentuh praktis semua perusahaan perkebunan di karisidenan ini,adalah soal kerja paksa,gaji yang rendah dan sewa tanah yang rendah yang dibayarkan kepada penduduk pedesaan oleh perusahaan perkebunan.Salah seoramng pemimpin radikal yaitu Haji Misbach adalah pemimpin keagamaan dan agama merupakan faktor yang kuat khususnya pada masa awal ketika target utama dalah tindakan anti wabah oleh gubernemen.Dalam kampanye di pedesaan diberi pendekatan terhadap aksi sekuler,yakni perbaikan upah dan kondisi kerja,tetapi agama tetap merupakan faktor juga.Misalnya,perhimpunan tolong-menolong yang dibentuk oleh kaum radikal di Klaten pada tahun 1919 dan yang cepat berkembang sampai mencapai 12.000 anggota,mempunyai orientasi keagamaan yang kuat dan diberi nama Islam Abangan.Suatu hasil yang langsung dari gerakan radikal adalah gerakan komunis yang lebih kecil dan lebih tidak berhasil sebab umumnya terbatas di ibukota saja.Sepanjang eksistensinya gerakan komunis cenderung menggunakan kekerasan tetapi ciri yang menyolok adalah usahanya terus menerus untuk memadukan Marxisme dengan Islam.Sebab-sebab utama dari perkembangannya adalah kemerosotan ekonomi dan kekesalan terhadap reorganisasi agraria.Sesudah ditumpaskan oleh gubernemen pada tahun 1927,gerakan komunis ini bergeser ke serangkaian gerakan lokal yang terpencar-pencar yang dipimpin oleh pemimpin mistik dan mesianistis.Sifat kesinambungan antara gerakan komunis radikal dan pergolakan di masa Revolusi menunjukkan bahwa gerakan terdahulu telah meninggalkan warisab yang ampuh hingga sekarang.
  • Pada BAB V setelah ditumpasnya gerakan komunis ,keraton melancarkan lagi kampanye penegasan kembali yang baru sambil memberi dukungan baru kepada kepada pergerakan kebangsaan dan mendesajk lebih kuat untuk memperoleh otonomi lokal.Pada akhir 1931 keraton membuat kesalahan fatal dengan mengadakan kampanye untuk menumbangkan dan menganeksasi Mangkunegaran.Kampanye ini berlanjut selama sisa zaman kolonial dan meracuni hubungan yang sudah tegang antara dua istana.Pada masa Revolusi permusushan antara kedua istana ini memperbesar vakum kekuasaan yang memungkinkan bertumbuhnya unsur radikal.Di masa Revolusi keraton bisa berada dalam kedudukan yang lebih kuat kalau saja sebelumnya ia mencurahkan energinya untuk membina suatu organisasi petani yang kuat dalam wilayahnya sendiri menurut model PKN di Kasultanan.Yang menarik dalam hal PKN dan PKS adalah bahwa kedua organisasi ini,berbeda dengan hampir semua partai politik besar di zaman kolonial sangat berhasil dalam menarik pengikut masaa di pedesaan.Menurut O’Malley,PKN berhasil sebab dijanjikan akan memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi sesungguhnya kepada rakyat dan juga karena ikatan antara rakyat jelata dengan sultan dan kaum bangsawan ditegaskan kembali(1977:305-79).Sukses PKS disebabkan oleh alasan-alasan yang sama.PKS juga menjanjikan akan memenuhi kebutuhan rakyat sesungguhnya,sedangkan maksud utamanya adalah memperkuat hubungan antara keraton Susuhunan dengan rakyat jelata-di wilayah Mangkunegaran.PKMN juga menarik pengikut massa,tetapi hanya selama waktu singkat sebelum menderita keruntuhan yang memalukan.Kegagalan PMKN menunjukkan bahwa rakyat jelata di Mangkunegaran tidak merasa bahwa perhimpunan ini akan memenuhi kebutuhan sebenarnya,Juga diperlihatkan bahwa kesetiaan umum di Mangkunegaran adalah terhadap keraton Susuhunan,bukan terhadap puri Mangkunegaran.
  • Dalam Bab VI atau bab terakhir Goerge D.Larson mengangkat mengenai pentingnya kaum politikus keraton di dalam Parindra dan meperlihatkan bagaimana keterlibatan keraton yang terus berlangsung dalam pergerakan kebangsaan telah membawa akibat yang malang sesudah wafatnya Pakubuwono X pada tahun 1939.Ironis sekali,meskipun selama tiga dekade terus menerus menopang secara moril dan spiritual perjuangan rakyat Indonesia untuk mengakhiri kedaulatan Belanda,keraton Surakarta hanya memetik buah yang pahit di masa Revolusi.Keruntuhan keraton Solo adalah kerugian yang sangat besar bagi rakyat Surakarta dan sampai tingkat tertentu,juga bagi orang Jawa pada umumnya.



BAB I
LINGKUNGAN
Pada awal abad XX, Surakarta dan Yogyakarta menduduki wilayah di Jawa Tengah yang oleh belanda disebut Vorstenlanden yang berarti “ Tanah Raja-raja” tetapi lebih pantas disebut dengan Daerah Kerajaan Jawa. Salah satu ciri yang lebih menarik dalam sejarah Indonesia modern adalah kontras besar antara nasib dua wilayah keraton yang  berlawanan yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kerajaan yang semi otonom ini adalah suatu sampingan yang aneh dari hubungan Belanda-Jawa. Sisa–sisa suatu proses pengusaan dari imperium Mataram yang pernah berkuasa yang meliputi sebagian besar pulau Jawa pada abad ke XVII dan awal abad ke XVIII. Karisedenan Surakarta dibagi menjadi dua wilayah yang hampir sama besar yaitu Susuhunan dan Mangkunegaran.

Dibawah pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX Daerah Istimewa Yogyakarta ditranformasikan dari sebuah bentuk pemerintahan yang paling tradisional di Indonesia menjadi suatu pemerintahan yang paling dekat kepada pola Barat yang demokratis dibanding daerah manapun di Indonesia. Namun hal ini sangat berbeda dengan perkembangan Surakarta. Di sini penguasa tradisional yaitu Susuhunan dan Mangkunegoro tidak bersimpati dengan revolusi, tidak mengambil tindakan yang progresif dan akhirnya dipecat karena mereka telah kehilangan kesetiaan rakyatnya. Masa revolusi di Surakarta merupakan masa pergolakan sebab kota ini menjadi pusat kegiatan komunis, perang antar kelas, penculikan, dan kekacauan umum yang merembet keluar Jawa.

Setelah terjadi pergolakan tahun 1965-1966 Surakarta telah terhenyak dalam keadaan yang agak pasif dibawah pemerintahan militer. Mungkin faktor yang menentukan keadaan buruk di Surakarta adalah tidak adanya pemimpin progresif dan berwibawa seperti Sultan Yogyakarta. Berbeda dengan Sultan penguasa-penguasa tradisional di Surakarta hanya menguasai suatu wilayah yang hampir tidak melebihi istana mereka. Perbedaan antara Surakarta dan Yogyakarta  terlihat dari keterlibatan ekonomi. Kedua istana di Surakarta terlibat langsung dalam perkebunan berskala besar ditanah mahkota yang diusahakan secara komersial, sedangkan tanah mahkota di Yogyakarta merupakan perusahaan relative sederhana sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok dari istana. Namun aristokrasi baik di Yogyakarta maupun Surakarta secara meluas terlibat dalam penyewaan tanahnya kepada perusahaan Barat yang membawa dampak besar bagikedua wilayah ini. Pengaruh perusahaan Barat yang paling meresap di Yogyakarta adalah oleh perkebunan tebu yang malahan membawa dampak yang lebih mendalam daripada di Surakarta.

Pada tahun 1812 pemerintah Inggris memaksakan sebuah perjanjian baru terhadap isatana baik di Yogyakarta maupun di Surakarta yang menghasilkan lagi penyusutan wilayah dan penghasilan serta pengurangan wewenang atas pemerintahan internal. Kedua istana ini juga tidak diperbolehkan mempunyai tentara , kecuali sebuah pasukan pengawal yang kecil. Bentuk vorstenlanden yang terakhir diciptakan seusai perang besar di Jawa yaitu Perang Diponegoro (1825-1830). Setelah perang selesai gubernemen memutuskan untuk menghukum istana Yogyakarta, yang menurut mereka bertanggung jawab atas perang ini, dengan mengurangi wilayahnya, sebagian wilayah Surakarta diambil sedangkan wilayah Mangkunegaran diperluas.

Pada awal abad ke XX karisedenan Surakarta dalam hal teknologi masih terbelakang dan lebih bersifat agraris, dengan adanya kota kecil di sana sina dan sebuah kota besar. Di karisedenan Surakarta pada dasarnya ada dua system pemerintahan territorial, pribumi dan Eropa, yang kadang –kadang bertumpang tindih namun keduanya berada di bawah kekuasaan residen. Dalam Kasunanan pemerintah pribumi mengenal pembagian dalam tiga unsure pokok. Pertama, bagian sebelah barat laut keraton , diseberang sungai pepe adalah kepatihan , disini terdapat kediaman dan kantor Wazir bersama pegawainya yang melaksanakan sebagian besar dari pemerintahan kerajaan sesungguhnya. Kedua adalah Kasunanan yaitu keraton, secara tradisional cabang ini dikepalai oleh putra mahkota atau pangeran adipati anom. Lepas dari administrasi keraton . keluarga raja secara formal diatur dalam dua cabang, kiri dan kanan masing-masing dikepalai oleh seorang pangeran wedono yang biasanya dipegang oleh putera atau saudara susuhunan. Ketiga , pengulon atau kelompok pegawai keagamaan Islam, dikepalai oleh seorang penghulu. Fungsi utama kelompok ini adalah dalam hal perkawinan dan pewarisan.

Dengan adanya karya Charlotte den Haspell sekarang kita memiliki pengertian yang jauh tentang maksud dan tujuan intervensi Belanda di Vorstenlanden. Motif semula dari gubernemen di Batavia adalah keprihatinannya atas masalah serius tentang ketidakamanan (yaitu kejahatan) di daerah kerajaan yang asal muasalnya dapat ditelusuri sejak Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830. Selama sisa abad ke XX, sesudah tahun 1870 telah tumbuh keinginan yang sudah terpendam di pihak Belanda untuk mengadakan intervensi agar supaya system hukum dan polisi ditingkatkan, rangsangan kedua dating dari pengusaha perkebunan Eropa yang terlibat vorstenlanden sejak akhir abad XVIII. Mereka mendesak agar gubernemen meleindungi kepentingannya, khususnya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada mereka dari berbagai kriminalitas. Factor ketiga adalah keprihatinan gubernemen tentang kerusuhan kaum buruh diperkebunan. Pad atahun 1878 terpecah pemogokan protes disalah satu perkebunan di Pakualaman yang nyaris terjadi pemberontakan dalam skala luas. Di Kasultanan terjadi insiden pada tahun 1882, 1886, 1905 ketika buruh perkebunan yang tidak puas berbaris ke ibukota dan mengadakan aksi duduk sebagai protes. Insiden tahun 1878 dan 1886 hanya dapat ditekan dengan mengerahkan tentara. Factor keempat yang mempengaruhi politik gubernemen terhadap Vorstenlanden adalah sukses Belanda terhadap dalam aksi militernya didaerah seberang. Ekspedisi Lombok pada tahun 1894 dan akhirnya kemajuan yang berhasil dalam perang di Aceh (1873-1904) member kepada gubernemen suatu sikap yang lebih yakin. Factor kelima yang menjadi penting di Surakarta sekitar 1908 adalah suatu semangat idealisme yang baru.

Di Surakarta tali kekeluargaan, hubungan patron-klien dan factor-faktor integratif lainnya sangat penting untuk memelihara keutuhan masyarakat desa, namun beberapa sumber yang berpengalaman banyak menunjukkan bahwa sebelum reorganisasi dilaksanakan masyarakat pedesaan di Kasunanan ( dan dalam beberapa hal di Mangkunegaran) telah longgar atau tidak harmonis lagi dan tidak mempunnyai ikatan desa yang sebenarnya. Struktur administraif dan system pertanian didasarkan pada hak tradisional raja atau tanah. Petani tidak lebih daripada penggarap tanah raja dengan syarat sewa-menyewa yang berat.

Sebelum reorganisasi agrarian, tanah di Surakarta digarap menurut tiga cara. Pertama , tanah makota yang diatur langsung atau disewakan oleh raja sendiri. Dalam hal ini ada beberapa cara, ada yang membayar in natura (dalam bentuk barang), ada yang dengan uang dan yang lain hanya dengan tenaga buruh pekerja menurut undang0undang yang berlaku khusus. Kedua tanah lungguh yang tidak disewa kepada perkebunan. Tanah ini diberi kepada anggota keluarga raja dan pegawai untuk menyambung hidup mereka. Pemegang lungguh menjadi penguasa atas hasil tanahnya tetapi bukan pemilik tanah. Hak lungguh ini turun temurun untuk keluarga Raja saja dan hanya sampai keturunan ketiga. Kewajiban pemegang lungguh terhadap raja adalah diharuskan melayani raja pada waktu yang khusus dan pad hari-hari tertentu dia harus menghadap kepada raja untuk sowan. Tipe tanah yang ketiga adalah yang disewakan kepada perkebunan , baik langsung oleh raja maupun oleh pemegang lungguh. Pada tahun 1918 di karisedenan Surakarta terdapat 96 perkebunan yang disewa

Reorganisasi pertanian dimulai sebagai eksperimen pada tahun 1909 di krapyak, tanah mahkota Susuhunan. Antara 1912 dan 1917 semua tanah di Vorstenlanden yang tidak disewakan kepada perkebunan mengalami reorganisasi sedangkan tanah perkebunan menyusul antara tahun 1920 dan 1926. Sebuah kantor pusat agraria untuk Kasunanan dan Mangkunegaran  didirikan pada tahun 1914 untuk melaksanakan perubahan ini. Cirri-ciri dari perubahan agrarian tersebut adalah penghapusan system lungguh, penciptaan pemerintahan desa yang sbenarnya, pemberian hak yang lebih kuat kepada rakyat atas tanah, penggantian system sewa tanah dan pengurangan kerja rodi.
 

[Sumber: Yudith Adhitya ]

Post a Comment

Previous Post Next Post