Menengok Kiprah Suku Tionghoa dalam Sejarah Pers di Indonesia (4)

Majalah Boedi Oetomo Awalnya Milik Tan Tjoe Kwan



Ancaman pembredelan dan tekanan represif Belanda merupakan hambatan berat bagi kalangan bumiputra dalam mengelola surat kabar yang independen untuk mengobarkan api perjuangan. Untungnya, pengelola surat kabar Tionghoa peranakan bersikap terbuka dan memberikan tempat bagi kaum pribumi untuk belajar.

SEJAK pertengahan abad ke-19, pemerintah Belanda memang terkesan sudah bersikap terbuka kepada kepada warga pribumi dalam mengelola media cetak. Setidaknya, hal itu bisa diketahui ketika pujangga Keraton Surakarta, RNg Ranggawarsita (1802-1873), dilibatkan dalam penerbitan bulettin Bromomartani yang dipimpin CF Winter. Namun isi Bromomartani hanya memuat berita-berita perdagangan dan artikel-artikel berbahasa Jawa. Ketika Bromomartani memuat artikel yang menyerang pemerintah Belanda, Residen Surakarta Hendrik Mac Gilavry marah. Setelah itu, RNg Ranggawarsita mundur dari Bromomartani (atau dipaksa mundur?). Ironisnya, taklama kemudian --tepatnya tahun 1873 -- Ranggawarsita wafat dengan meninggalkan misteri.

Pada tahun 1900, jurnalis pribumi di Surakarta R Dirjatmojo juga diangkat menjadi editor Djawi Kanda yang diterbitkan Albert Rusche & Co. Sementara Dr Wahidin Sudirohusodo menjadi redaktur jurnal berbahasa Jawa Retnodhoemilah yang diterbitkan Firma H Burning milik kolonial. Hanya saja, media cetak yang masih berbau campur tangan kolonial tetap dianggap bukan termasuk pers nasional oleh Subagio IN -pengamat sejarah pers nasional yang juga mantan wartwan Antara.

Menurut Subagio, pers nasional adalah pers yang dikelola secara mandiri oleh kaum pribumi. Sedang koran pertama yang dianggap sebagai pers nasional pertama adalah Medan Prijaji yang terbit di Bandung tahun 1907 dari hasil kerjasama antara Haji Samanhudi (Wirjowikoro) dan Raden Mas Tirtohadisoerjo. Koran inilah yang dikenal paling lugas memprotes kolonialisme dan faham-faham kolot.

Lantas bagaimana dengan pers pribumi lainnya? Terbitnya pers pribumi lainnya - baik koran atau majalah - awalnya tidak sedikit yang berangkat dengan menggunakan fasilitas milik kaum Tionghoa. Majalah Darmo Kondo tahun 1910 yang diterbitkan milik organisasi pergerakan nasional Boedi Oetomo, awalnya dimiliki dan dicetak oleh Tan Tjoe Kwan. Sedang redaksinya dipimpin oleh Tjhie Siang Ling yang mahir sastra Jawa (Lembaran Sejarah UGM, 1999).

Sebelum Medan Prijaji terbit, menurut catatatan hidayatullah.com, Samanhudi (1868-1956) juga pernah memimpin media cetak Taman Pewarta. Berdasar catatan Benny Juwono, Taman Pewarta yang terbit di Surakarta itu konon juga dicetak Shie Dian Ho-sebuah penerbit milik Tionghoa Solo. Beberapa surat kabar lain yang modalnya diperoleh dari hasil kerjasama dengan Tionghoa antara lain adalah Warna Warta (Semarang), Slompret Melajoe (Semarang), dan beberapa surat kabar di Sumatra serta Kalimantan.

Sementara perkembangan pers milik Tionghoa sendiri, sampai tahun 1940-an, mengalami perkembangan pesat dengan olpah cukup besar. Sin Po misalnya, mampu menembus 25.000. Meski secara umum pers Tionghoa dianggap tidak berbahaya oleh penguasa Belanda, ada juga yang terkena delik pers. Seperti yang dialami Liem Koen Hian dari Keng Po yang dikenai denda karena dianggap menghina Landraad. Ketika Belanda menyingkir dan Jepang menguasai Jawa 1942, penerbitan pers banyak ditutup. Hiruk pikuk pers perjuangan jadi kendor luar biasa. Jurnalis Tionghoa ada yang ditangkapi dan baru dilepas tahun 1945 ketika Jepang menyerah dan keluar dari Indonesia.(BERSAMBUNG)
Bagian 1 : Bagian 2 : Bagian 3 : Bagian 4 : Bagian 5 ]

Catatan: *Tulisan Sutrisno Budiharto ini pernah dipublikasikan di RADAR SOLO-JAWA POS  14 Februari 2005.