Menengok Kiprah Suku Tionghoa dalam Sejarah Pers di Indonesia (5-habis)

Masih Sensitif Terhadap Masalah Politis


Sejarah pers milik Tionghoa di Indonesia - baik yang berbahasa Melayu atau berbahasa Tiongkok - hanya bertahan sekitar setengah abad. Namun, keberadaannya dinilai memiliki makna cukup penting bagi kaum Tionghoa sendiri maupun bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

PERKEMBANGAN pers milik Tionghoa tahun 1940-an memang sempat mengalami perkembangan pesat dan mampu menembus olpah cukup besar. Hal itu tak lepas dari dukungan kelengkapan sarana produksi yang mereka miliki, seperti percetakan sendiri dan dukungan finansial yang kuat. Hanya saja, ketika Jepang mengambil-alih kekuasaan di Indonesia, keberadaan pers Tionghoa seperti tenggelam akibat tekanan represif. Jurnalis Tionghoa ada yang ditangkapi dan baru dilepas tahun 1945 ketika Jepang menyerah dan keluar dari Indonesia.

Meski berusia pendek, Abdul Wakhid beranggapan, keberadaan pers Tionghoa tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat dan sejarah pers di Indonesia. ''Pertumbuhan pers Tionghoa yang bersamaan dengan bangkitnya semangat nasionalisme dan pergerakan boleh jadi membiaskan pengaruh postif dan negatif bagi perkembangan nasionalisme Indonesia. Namun demikian, melalui pemahaman yang terbuka dan bijaksana, keberadaan pers Tionghoa kala itu memberikan nilai manfaat yang positif bagi perkembangan nasionalisme bangsa Indonesia,'' papar Abdul Wakhid seperti yang diuraikan dalam Lembaran Sejarah UGM, 1999.

Lantas, apa yang diperbuat kaum Tionghoa setelah Indonesia merdeka? Kalau menyimak catatan Leo Suryadinata berjudul Pemikiran Politik Minoritas Tionghoa di Indonesia, sikap kaum Tionghoa Indonesia sekitar proklamasi lalu sebenarnya tidak a-politik, meski terdapat perbedaan di antara mereka. Bahkan, beberapa tokoh Tionghoa harus keluar masuk pernjara seperti yang dialami kaum pegerakan nasional Indonseia lainnya.

Siauw Giok Tjhan -- salah satu tokoh Tionghoa Indonesia yang pernah menjadi menteri setelah proklamasi dan utusan Indonesia pertemuan Inter Asian Conference pertama di New Delhi-India pada tahun 1947 -- paling tidak juga berani meunjukkan sikap politiknya.

Hanya saja, selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru lalu, kaum Tionghoa terkesan sangat sensitif jika diajak ngobrol masalah politis. Ironisnya, untuk merayakan tahun baru Imlek saja sampai tidak boleh oleh penguasa Orde Baru. Praktis, kalangan Tionghoa Indonesia terkesan hanya berkutat pada masalah ekonomi dan perdagangan. Tak aneh, ketika proses reformasi bergulir dan kaum Tionghoa bisa merayakan tahun baru Imlek secara terbuka lagi, ada yang mengaku lega.

Namun, pemberitaan pers Tionghoa yang muncul pasca-Orde Baru ini, menurut Agus Sudibyo -- peneliti Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta -- tetap lunak. Dicontohkan Agus, berita-berita politik Suara Baru misalnya, sempat memicu keberatan dari kalangan Tionghoa. Mereka khawatir sikap "frontal" Suara Baru pada beberapa kasus dapat memancing reaksi-reaksi negatif tertentu. Mereka merasa lebih nyaman jika Suara Baru mengangkat masalah-masalah budaya dan tidak ikut-ikutan berbicara soal politik. Kenapa demikian? Apakah ini merupakan sisa trauma politik diskriminatif Orde Baru atau masa kolonial lalu? Mungkin hanya rasa bijaksana yang dapat memberikan jawaban tepat. Yang jelas, menurut UUD, hak semua warga negara adalah sama.(HABIS)
Bagian 1 : Bagian 2 : Bagian 3 : Bagian 4 : Bagian 5 ]

Catatan: *Tulisan Sutrisno Budiharto ini pernah dipublikasikan di RADAR SOLO-JAWA POS, 15 Februari 2005.